CONTOH SKRIPSI HUKUM FAKULTAS HUKUM

CONTOH SKRIPSI HUKUM FAKULTAS HUKUM

BAB 1

PENDAHULUAN

1.             Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, hal ini ditegaskan berdasarkan bab I tentang bentuk dan kedaulatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan dan ketertiban hukum, maka kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dapat terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalitas lembaga dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan hukum di indonesia.

Kejahatan adalah suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Dalam kehidupan masyarakat, sering kali dijumpai perilaku menyimpang dari norma hukum yang dilakukan sekelompok orang maupun individu untuk menguntungkan kepentingan mereka. Salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, dan kekhawatiran masyarakat dalam melakukan aktivitas dirumah maupun diluar rumah.

Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah pencurian. Sulitnya perekonomian memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik menunjukkan fluktuasi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Para pelaku pencurian (pencuri) dapat melakukan aksinya dengan berbagai cara atau modus operandi (cara pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya apalagi didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan dewasa ini, modus operandi para penjahat mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Cara-cara yang dilakukan dapat dikelompokkan misalnya pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain.

Secara normatif pengaturan tindak pidana pencurian diatur dalam KUH Pidana Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Batasan pengertian tentang pencurian diatur dalam Pasal 362, tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363, tentang pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, tentang pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365, dan Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Salah satu yang memberatkan pelaku tindak pidana adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena dengan penegakan hukum maka tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Polri sebagai penegak hukum memiliki fungsi,tugas, dan wewenang untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk bertindak tegas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian getah karet di PT Perkebunan Nusantara IX Getas Salatiga di Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan tersebut, maka penulis ingin membahas lebih mendalam terhadap topik pencurian getah karet di PT. Perkebunan Nusantara IX Getas Salatiga  dengan kekerasan ini dengan judul, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN GETAH KARET PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX GETAS SALATIGA“.

2.             Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.    Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian getah karet di PT. Perkebunan Nusantara IX Getas Salatiga?

2.    Apakah kendala yang dihadapi untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian getah karet  di PT. Perkebunan Nusantara IX Getas Salatiga?

3.             Tujuan Penelitian

Tujuan untuk melakukan penelitian ini terkait dengan permasalahan di atas adalah:

1.    Untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut hukum pidana.

2.    Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana pencurian getah karet di PT. Perkebunan Nusantara IX Getas Salatiga?

4.             Manfaat Penelitian

Esensi suatu penelitian dapat memberikan sejumlah manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.    Secara teoritis, penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir untuk mengetahui, memahami, dan mendalami permasalahan hukum dalam penegakan hukum terhadap pencurian getah karet di PT. Perkebunan Nusantara IX Getas Salatiga mulai. Penelitian ini dapat pula sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

2.    Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi aparat Kepolisian hukum.

5.             Metode Penelitian

1.      Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan fakta-fakta mengenai tindak pidana pencurian getah karet di PT. Perkebunan Nusantara IX Getas Salatiga sistematis dengan menjelaskan hubungan antara fakta dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut peranan Kepolisian menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai data untuk memperkuat argumentasi-argumentasi dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung kepada aparat Kepolisian di (....................)

6.             Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (field research) sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (field research). Data sekunder dibagi dalam 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a.       Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b.      Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, makalah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

c.       Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Share this post